ORGANISASI BISNIS

BENTUK ORGANISASI BISNIS

A. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

1.      Usaha Perseorangan Berizin : memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2.      Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin. Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dsb.

Kebaikan perusahaan perseorangan:

·         Mudah dibentuk dan dibubarkan

·         Bekerja dengan sederhana

·         Pengelolaannya sederhana

·         Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

Kelemahan perusahaan perseorangan:

·         Tanggung jawab tidak terbatas

·         Kemampuan manajemen terbatas

·         Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan

·         Sumber dana hanya terbatas pada pemilik

·         Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri

·          

B. Persekutuan Firma

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka. Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena :

·         Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

·         Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.

Kebaikan Firma:

·         Prosedur pendirian relatif mudah.

·         Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.

·         Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik.

Kelemahan Firma:

·         Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma.

·         Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar.

C. Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap / CV)

Perseroan Komanditer (CV) adalah adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Berakhirnya CV, diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu:

·         Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian).

·         CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

·         Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian) di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV.

Kebaikan perseroan komanditer:

·         Pendiriannya relatif mudah

·         Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak

·         Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar

·         Manajemen dapat didiversifikasikan

·         Kesempatan untuk berkembang lebih besar

Kelemahan perseroan komanditer:

·         Tanggung jawab tidak terbatas

·         Kelangsungan hidup tidak terjamin

·         Sukar untuk menarik kembali investasinya

D. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga Naamloze Vennootschhap (NV), adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Berakhirnya Perseroan Terbatas:

·         Menurut Pasal 114 UU PT, Perseroan Terbatas dapat bubar karena: Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam Pasal 115 UU PT ditentukan bahwa direksi dapat mengajukan usul pembubaran persero kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah bila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UU dan Anggaran Dasar.

·         Karena jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir.

·         Keputusan Pengadilan Negeri karena;

Ø Permohonan Kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum.

Ø Permohonan 1 orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Ø Permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Ø Permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Kebaikan Perseroan Terbatas

·         Kelangsungan hidup perusahaan terjamin,

·         Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik

·         Saham dapat diperjual belikan dengan relatif mudah.

·         Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga memungkinkan perluasan usaha.

·         Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien

Kelemahan Perseroan Terbatas:

·         Biaya pendiriannya relatif mahaL

·          Rahasia tidak terjamin

·          Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham

E. Koperasi

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Cara Mendirikan Koperasi

·         Menurut Pasal 6 – Pasal 14 UU no. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut: Rapat pembentukan koperasi Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, kemudian dibuatkan berita acara yang berisikan hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian.

·         Surat Permohonan Pengesahan kepada Departemen Koperasi Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian, diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan resmi sebagai badan hukum.

·         Pengiriman akta pendirian kepada pendiri

Kelebihan Koperasi :

·         Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabik pengilingan padi. Maksudnya adalah laba/Sisa hasil Usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.

·         Anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Agar koperasi berjalan, anggotanya harus berperan ganda, anggota harus aktif dalam menyimpan dana koperasi, dan melakukan pinjaman kepada koperasi.

·         Dasar sukarela, orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.

·         Mengutamakan kepentingan Anggota. Maksudnya didalam koperasi menitikberatkan untuk kepentingan anggota buka individu. karena tanpa anggota, koperasi tidak akan berjalan.

Kekurangan Koperasi :

1.      Keterbatasan dibidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang.

2.      Daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnyalainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka.

3.      Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, seperti tidak menyetorkan Iuran wajib terhadap koperasi.

4.      Kemampuan tenaga professional dalam pengelolaan koperasi. Sumber Daya Manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan  Kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya dan masalah lainnya.

F. Yayasan

Yayasan (Inggris: foundation) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.

Kelebihan Yayasan :

Membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan

Kekurangan Yayasan :

Terbatasnya dana- dana yang di perlukan

G. BUMN

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.

Kelebihan BUMN :

·         Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak

·         Mendapat jaminan dan dukungan dari Negara

·         Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari Negara

·         Kelangsungan hidup perusahaan terjamin

·         Sebagai sumber pendapatan negara

Kekurangan BUMN :

·         Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien

·         Manajemen perusahaan kurang professional

·         Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital

·         Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat

·         Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi#

REFERENSI :

http://annisahidayatiiamal.blogspot.co.id/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo_8.html

http://belajarcanggih-younie.blogspot.co.id/2011/06/bentuk-bentuk-organisasi-bisnis.html

BENTUK ORGANISASI, HIERARKI TANGGUNG JAWAB DAN POLA MANAJEMEN

BENTUK ORGANISASI

Menurut Hanel

Hanel mengemukakan bahwa organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosio – ekonomi. Menurut pengertian nominalis yang sesuai dengan pendekatan ilmiah modern dalam ilmyu ekonomi koperasi, koperasi adalah lembaga – lembaga atau organisasi – organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum atau wujudnya memenuhi kriteria atau ciri – ciri seperti dibawah ini:

1. Kelompok Koperasi

Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang – kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama.

2. Swadaya dari Kelompok Koperasi

Anggota – anggota kelompok koperasi secara individu bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha – usaha bersama dan saling membantu.

3. Perusahaan Koperasi

Sebagai instrumen atau wahana untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama.

Menurut Ropke

Ropke mengidentifikasikan ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut:

1.      Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok , atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi.

2.      Terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi.3Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.

3.      Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Anggota koperasi terdiri dari beberapa pihak sebagai berikut:

1.      Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.

2.      Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

3.      Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun non anggota.

Hirarki dan Tanggung Jawab.

1. Pengurus.

Pengurus koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan struktural organisasi koperasi. Kedudukan pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota memiliki tugas dan wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh rapat anggota. Dalam pasal 29 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, sedang dalam pasal 30 di antaranya juga disebutkan bahwa :

1.      Pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya.

2.      Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan Kewajiban tersebut antara lain adalah :

1.      Mengelola koperasi dan usahanya.

2.      Mengajukan rancangan Rencana kerja, dan belanja koperasi.

3.      Menyelenggaran Rapat Anggota.

4.      Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban daftar anggota dan pengurus.

5.      Wewenang.

6.      Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan.

7.      Meningkatkan peran koperasi.

2. Pengelola.

Pengelola koperasi bertugas melakukan pengelolaan usaha sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pengurus. Tugas dan tanggung jawab seorang pengelola adalah sbagai berikut :

1.      Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

2.      Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

3.      Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

4.      Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

3. Pengawas.

Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan. Pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan anggota dalam koperasi. Berikut adalah tugas, dan wewenang, serta syarat menjadi Pengawas :

Tugas Pengawas.

1.      Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

2.      Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Wewenang Pengawas.

1.      Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

2.      Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

3.      Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Syarat-syarat menjadi pengawas yaitu.

1.      mempunyai kemampuan berusaha.

2.      mempunyai sifat sebagai pemimpin, yang disegani anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya.

POLA MANAJEMEN

1.      Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

2.      Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

3.      Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

4.      Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

a. Anggota Koperasi

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

·         Orang-orang

·         Badan HUkum Koperasi.

Kewajiban Para Anggota, meliputi :

1.      Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

2.      Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

3.      Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

4.      Aktif dalam proses usaha koperasi

5.      Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang perkoperasian.

6.      Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

Hak Para Anggota, meliputi :

1.      Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

2.      Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

3.      Mendapatkan pelayanan yang sama

4.      Melakukan pengawasan jalannya koperasi

5.      Menerima bagian dari SHU

6.      Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

7.      Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART

b. Pengurus

1.      Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

2.      Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

Tugas Pengurus

1.      Mengelola Koperasi dan Usahanya.

2.      Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

3.      Menyelenggarakan Rapat Anggota.

4.      Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

5.      Menyelengarakan pembukuan keuangan.

6.      Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Wewenang Pengurus

1.      Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

2.      Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi.

Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan  :

"“ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. “

    Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’.  Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai dasar hukum.

c. Manajer/Pengelola

Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional. Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

1.      Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam menyusun perencanaan.

2.      Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus secara efektif dan efisien.

3.      Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas bawahannya.

4.      Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi pegawai.

d. Pengawas/Badan Pemeriksa

·         Pasal 38

            1. Pengawas bertugas :

            - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan    dan pengelolaan koperasi.

            - Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

            2. Pengawas berwenang :

            - Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

            - Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

            3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

e. Dewan Penasehat

·         Rapat Anggota bisa membentuk Dewan Penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya.

·         Dewan Penasehat tidak menerima gaji tapi hanya honor yang diusulkan oleh pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota, selain itu juga tidak mendapat bagian SHU, tanpa hak suara, baik dalam Rapat Anggota mauput Rapat rapat Anggota Tahunan.

REFERENSI :

http://deviivedevi.blogspot.co.id/2016/10/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung.html

https://hasyifanura.wordpress.com/2015/10/02/bentuk-organisasi-hirarki-tanggung-jawab-pola-manajemen/